Site Overlay

Kesehatan dan Keselamatan Kerja Industri di Indonesia

Ditulis oleh: Aziz Muhammad Arkan (TL ITERA Angkatan 2018)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) telah diatur dalam Undang-undang negara Republik Indonesia pada UU No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mengatur semua hak kewajiban tenaga kerja dan perusahaan dalam urusan K3. Pada Undang-undang tersebut diatur mengenai pengawasan dan pembinaan yang harus dipenuhi suatu industri. Salah satunya yaitu atribut pada lingkungan kerja dan atribut tenaga kerjanya, yang meliputi:

  1. Rambu-rambu larangan
  2. Perintah wajib mematuhi aturan K3
  3. Helm Safety
  4. Safety Belt
  5. Sepatu Safety
  6. Sarung Tangan
  7. Penutup Telinga
  8. Kacamata Pengaman
  9. Masker
  10. Dan kebutuhan lain menyesaikan lingkungan kerja

Atribut-atribut diatas wajib dimiliki oleh industri-industri di Indonesia, dikarenakan pada pasal 15 UU akan ada sanksi berupa kurungan penjara maksimal 3 bulan akan diberikan bagi pengurus maupun tenaga kerja yang tidak mengindahkan peraturan ini. Menurut Kemmas Ferri Rahman, S.T.,M.T. (HSSE PLN Subbidang K3) menjelaskan dalam seminarnya manfaat utama K3 bagi industri/perusahaan yaitu:

  1. Mencegah kerugian
  2. Mempengaruhi produktivitas industri
  3. Menjaga citra perusahaan/industri
  4. Memudahkan dalam kerja sama dan pendanaan dari perusahaan Internasional (Biasanya perusahaan internasional meminta persyaratan K3)

Perusahaan-perusahaan di Indonesia sendiri masih banyak yang tidak mengindahkan dan tidak menerapkan prinsip K3 dalam lingkungan kerja, itu dikarenakan ada beberapa paradigma yang lahir mengenai K3, yaitu rambu-rambu yang tidak begitu penting, APD yang merepotkan dan tidak hemat biaya.

Menurut Pak Kemnas (HSSE PLN Subbidang K3) dalam seminarnya mengatakan “Tidak hanya dari perusahaannya saja yang melanggar terkadang pelanggaran datang dari tenaga kerja itu sendiri, padahal perusahaan sudah menyediakan fasilitas K3 dengan lengkap”. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pekerja yang beranggapan bahwa dengan menggunakan APD dapat menghambat proses produksi dan tidak nyaman, sehingga para pekerja memilih untuk tidak menggunakan APD.

Angka kecelakaan kerja di Indonesia masih sangat tinggi, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu unsafe condition dan unsafe behavior. Unsafe behavior merupakan perilaku dan kebiasaan yang mengarah pada terjadinya kecelakaan kerja seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan peralatan yang tidak standard sedangkan unsafe condition merupakan kondisi tempat kerja yang tidak aman seperti terlalu gelap, panas dan gangguan-gangguan faktor fisik lingkungan kerja lainnya.

Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di lingkungan kerja yaitu:
1. Oleh Pekerja
a. Para pekerja tidak dilengkapi dengan APD yang lengkap, meski perusahaan tersebut menyediakan APD
b. Membiarkan kecelakaan kerja yang terjadi dan tidak melaporkannya. Hal ini sangat menyalahi aturan, bahkan di UU No.1 Tahun 1970 bahwasanya setiap kecelakaan kerja yang terjadi lingkungan kerja wajib hukumnya untuk melaporkan kepada pengurus/atasan
c. Pekerja sering menggunakan alat yang bukan peruntukannya sehingga resiko terjadinya kecelakaan meningkat
d. Terburu- buru dalam mengerjakan suatu pekerjaan, hal ini membuat para pekerja tidak hati-hati

2. Oleh Perusahaan
a. Pengelolaan limbah yang dihasilkan terkadang tidak maksimal, sehingga terjadi kontak langsung dengan para pekerja dan beresiko terjadinya gangguan kesehatan
b. Perusahaan hanya mengandalkan slogan, padahal perlu bentuk pengawasan secara langung untuk memastikan terciptanya lingkungan kerja yang aman

Kesalahan-kesalahan diatas bisa dihindari jika ada kepedulian,terutama dari perusahaan. Sayangnya perusahaan di Indonesia masih sedikit yang berkomitmen untuk melaksanakan pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada lingkungan kerjanya. Menurut catatan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) baru sekitar 45% dari total perusahaan yang ada di Indonesia) yang terdata di Departemen Tenaga Keja Indonesia (Depnaker) yang memuat komitmen K3 dalam perjanjian kerja samanya. Dan masih ada ±176.000 perusahaan dibawah pengawasan Depnaker.

Banyak upaya-upaya pemerintah untuk menurunkan angka kecelekaan kerja, dengan pembaruan aturan K3, pemberian sanksi, dan lain-lain. Tapi hal itu tidak akan terjadi jikalau baik dari pihak perusahaan dan pekerjanya tidak mau mengindahkan peraturan-peraturan tersebut.

Tulisan ini merupakan rangkuman dari kegiatan Studium Generale Prodi Teknik Lingkungan dengan tema “Mengulik Penerapan K3 di Industri” oleh Kemas Ferri Rahman, S.T., M.T. (HSSE PLN Pusat Subbidang K3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 . All Rights Reserved. | Catch Vogue by Catch Themes